Mengevaluasi satu tahun kabinet Jokowi-JK

Satu tahun pemerintahan kabinet Jokowi-JK bekerja, satu tahun pula permasalahan timbul di negeri tercinta ini. Visi, misi serta janji Jokowi-JK mencemirkan kinerja kabinet satu tahun ini dan empat tahun kedepan. Satu tahun bekerja, seharusnya menjadi sebuah evaluasi bagi kabinet Jokowi-JK yang harus  menjaga konsistensinya dalam melayani rakyat.

          Ekonomi dan Sosial

          Masih ingat dengan ‘kartu sakti’ yang menjadi program kabinet Jokowi-JK? Sampai saat ini, program kartu sakti tersebut masih dipertanyakan apakah kartu sakti tersebut berjalan dengan baik serta tepat sasaran. Pemerintah dewasa ini, perlu mengkaji kembali transparansi tentang kartu sakti tersebut serta program-program yang dijanjikan untuk masyarakat.

Menurut hasil survei Poltracking Indonesia, 51,26 persen responden menyatakan tidak puas dengan pemerintahan Jokowi-JK di bidang ekonomi. Sementara itu, publik yang menyatakan puas sebanyak 42,95 persen dan 5,79 persen sisanya menyatakan tidak tahu. Artinya bahwa satu tahun ini, pemerintahan Jokowi-JK  kurang dalam kinerjanya di bidang ekonomi. Seperti pelemahan rupiah, impor pangan tetap tinggi, dan bahan kebutuhan pokok yang mahal membuat masyarakat tidak puas akan kinerja kabinet Jokowi-JK.

          Selain itu, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang sebentar lagi akan bergulir. Pemerintah dalam satu tahun ini,  kurang mensosialisasikan MEA kepada masyarakat terutama masyarakat yang ada di kota kecil maupun kabupaten di Indonesia. Sejatinya, MEA adalah tonggak kemajuan ekonomi Indonesia dan sepatutnya kita sebagai masyarakat yang peduli akan sebuah kemajuan bangsa agar memperbaiki serta meningkatkan kualitas diri demi tercapainya  cita-cita suatu bangsa yakni berkesejahteraan umum.

          Berbicara tentang pendidikan di Indonesia, kualitas pendidikan di Indonesia yang masih kurang merata serta implementasi kurikulum 2013 yang kurang baik menjadi suatu pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah empat tahun mendatang. Pembangunan sekolah yang kurang memadai, fasilitas gedung sekolah yang rusak, serta tunjangan dan pendidikan untuk guru yang belum direalisasikan dengan baik merupakan sebuah gambaran bahwa kualitas pendidikan di Indonesia tidak merata.

          Persoalan Kabut Asap

          Sebagian masyarakat Indonesia terutama di Riau dan sekitarnya, telah menjadi korban kabut asap akibat pembakaran hutan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Banyak upaya yang dilakukan masyarakat, aparat pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menangani kasus pembakaran hutan ini. Terjadinya pembakaran hutan serta kabut asap ini terjadi setiap tahun, adalah akibat  kurang responsifnya pemerintah serta lemahnya perarturan gubernur yang membolehkan pembakaran hutan.

Sebagai masyarakat yang peduli akan masalah-masalah sosial diatas, sepatutnya kita tidak lupa untuk selalu mengingatkan kepada pemerintah akan masalah-masalah tersebut. Selain mengingatkan, memberikan solusi serta aksi positif pun harus dilakukan sebagai bentuk kepedulian kita sebagai masyarakat Indonesia. Semoga dalam mengingatkan, memberikan solusi, serta melakukan aksi positif menjadi evaluasi pada diri serta pemerintahan kedepan agar tercapainya masyarakat yang sejahtera. (SNK)

Related Posts:

Tweet